JAKARTA, REQnews -&nbsp;Program <a href="https://www.reqnews.com/search?q=prakerja">Kartu Prakerja</a> yang digenjot Presiden Joko Widodo terus mendapat kritikan tajam dari banyak pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mengatakan, Kartu Prakerja ini terus ditambah anggarannya, sementara di sisi lain, belum ada lapangan pekerjaan baru yang dapat diisi para peserta program tersebut nantinya.
"Kartu Prakerja itu kan didesain pada situasi normal. Lho, sekarang ini informasi dari BPS, tidak ada pembukaan lapangan kerja baru," kata Ecky di Jakarta, Kamis 30 April 2020.
Ia mendesak agar pemerintah berani melakukan kebijakan fiskal yang lebih tegas dan berani dalam memotong anggaran negara, terutama dalam penanganan Covid-19, yang sesuai kebutuhan rakyat.
Ecky menyebut, rakyat saat ini membutuhkan pertolongan setelah menjadi korban PHK, baik di sektor formal maupun informal. Baginya, tidak pantas jika pemerintah terus menambah anggaran untuk Kartu Prakerja dalam jumlah besar.
"Ditambah lagi anggaran Rp20 triliun dengan asumsinya yang masih seperti kondisi normal. Karenanya, tidak relevan kalau Kartu Prakerja itu masih dikasih anggaran dengan kondisi asumsi normal," ujarnya.
"Saya berpendapat dialihkan saja untuk bantuan langsung seperti BLT, sembako, atau apapun yang bisa langsung dinikmati rakyat," kata Ecky menambahkan.

Kartu Prakerja Tanpa Lapangan Pekerjaan, Apa Jadinya?

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi