JAKARTA, REQnews - Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej melaporkan perkembangan RKUHP kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 28 November 2022&nbsp;Dalam rapat terbatas itu, pria yang akrab disapa Eddy Hiariej itu mengungkap substansi dari RKUHP, salah satunya terkiat dengan hukuman mati.Ia menegaskan bahwa terdapat perkembangan penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hukuman mati."Perkembangan sangat berarti bagi HAM yaitu pidana mati. Jadi, dengan diberlakukan KUHP baru, pidana mati selalu dijatuhkan secara alternatif dengan percobaan," kata Eddy Hiariej dikutip pada Rabu 30 November 2022."Artinya hakim tak bisa langsung memutuskan pidana mati, tapi pidana mati itu dengan percobaan 10 tahun,” lanjutnya.Dalam ketentuan yang baru, Eddy menyebut bahwa terpidana diberi waktu selama 10 tahun, jika dalam kurun waktu tersebut berkelakuan baik hukumannya bisa diubah. “Maka pidana mati diubah pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun,” tambahnya.Diketahui, aturan pidana mati tertuang dalam sejumlah pasal dalam draft RKUHP, salah satunya di Pasal 100.&nbsp;Dalam draft yang diserahkan pada 9 November 2022 lalu ke DPR RI, disebutkan bahwa terdapat masa percobaan hukuman 10 tahun penjara bagi narapidana yang divonis mati.Pasal 10 ayat (1) berbunyi:&nbsp;Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana."Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung," demikian bunyi Pasal 100 ayat (4).

Draft Baru RKUHP: Pidana Mati Jadi Alternatif dengan Masa Percobaan 10 Tahun

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi