JAKARTA, REQnews - Unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja yang berujung anarkis dinilai tidak bisa dibiarkan. Aksi massa tersebut masuk kategori pelanggaran hukum.&nbsp;
Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Saputra Hasibuan, meski setiap warga sesuai undang-undang memiliki hak untuk menyampaikan mendapat, namun jika hak itu disertai tindakan anarkis tentu tindakannya itu tidak bisa dibiarkan.
"Kami mendukung langkah Polri memproses pelaku penjarahan, perusakan dan menyerukan ujaran kebencian dalam aksi demonstrasi UU Cipta Kerja yang berbuntut rusuh di berbagai daerah," kata Edi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa 13 Oktober 2020.
Sebabnya, semua pihak mendukung penegakan hukum yang tegas terhadap setiap orang yang melanggar hukum. Mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini menambahkan, apapun alasannya, yang namanya perusakan, penjarahan, dan pelanggaran hukum lainnya tidak bisa dibiarkan.
"Negara ini adalah negara hukum jadi tidak boleh kalah dengan para pelanggar hukum," kata dia.&nbsp;
Sebelumnya pada Kamis 8 Oktober lalu, aksi unjuk rasa menolak Omnibus&nbsp;Law&nbsp;UU Cipta Kerja terjadi di Jakarta dan berbagai kota besar di Indonesia. Sebagian aksi unjuk rasa berakhir anarkis.
Polda Metro Jaya telah menetapkan 54 orang sebagai tersangka unjuk rasa menolak Omnibus&nbsp;Law&nbsp;UU Cipta Kerja yang berakhir bentrokan dengan kepolisian dan perusakan berbagai fasilitas umum.
Kepolisian di Jakarta menahan 28 tersangka, dan sisanya tidak ditahan karena berusia anak-anak. Sementara itu, Polda Sumut menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus unjuk rasa yang berakhir dengan bentrokan dan perusakan fasilitas umum serta kendaraan.
Mabes Polri juga menangkap beberapa petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) karena diduga terkait dengan berbagai aksi unjuk rasa anarkis itu, antara lain Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana, dan Kingkin Anida.

Jangan Biarkan Unjuk Rasa Anarkis Omnibus Law

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi