JAKARTA, REQnews -&nbsp;Indonesia Coruption Watch (ICW) menyebut jika pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) senilai Rp 48,7 miliar, berpotensi menimbulkan kecurangan.
Organisasi tersebut menilai bahwa besarnya alokasi anggaran APBN 2022 untuk penggantian gorden tidak menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa.
&ldquo;Tidak adanya transparansi mengenai volume pekerjaan dalam proses perencanaan dalam pengadaan gorden,&rdquo; kata Peneliti ICW Egi Primayogha dalam keterangannya pada Selasa 29 Maret 2022.
Dalam alokasi anggaran di Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan judul &lsquo;Penggantian Gorden dan Blind DPR Kalibata&rsquo; tak menyertakan informasi secara jelas mengenai volume pekerjaan. &ldquo;Hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang&nbsp;jasa terkait transparansi informasi,&rdquo; kata Egi.
Ia mengatakan bahwa dalam anggaran tersebut berpotensi menimbulkan kecurangan menyangkut pemenang tender. Kemudian berdasarkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR, waktu pembuatan tender dilakukan pada 8 Maret 2022.
Diketahui, sudah ada 49 perusahaan yang mendaftar untuk lelang. Namun saat ini proses tersebut tengah berada pada tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga.&nbsp;
Terdapat tiga perusahaan yang telah memasukkan penawaran, yaitu PT Sultan Sukses Mandiri dengan penawaran harga Rp 37,7 miliar, PT Panderman Jaya harga penawaran Rp 42,1 miliar dan PT Bertiga Mitra Solusi penawaran Rp 43,5 miliar.
&ldquo;Dalam proses pemilihan penyedia, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh ketiga penyedia tersebut, yaitu izin usaha dalam bidang dekorasi interior,&rdquo; kata peneliti ICW itu.
Kemudian berdasarkan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyabut dari tiga perusahaan, yang memegang izin usaha untuk dekorasi interior hanya PT Bertiga Mitra Solusi.
Sementara dua perusahaan lain tidak memiliki izin usaha tersebut. &ldquo;Hal ini patut diduga bahwa proses pengadaan tersebut hanya bersifat formalitas saja karena tidak ada kompetisi antar para penyedia,&rdquo; ujarnya.

Anggaran Gorden Rumah Dinas DPR Rp 48 Miliar, ICW Ungkap Potensi Kecurangan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi