JAKARTA, REQnews - Tim penyidik Bareskrim Polri telah menyita 44 unit mobil dan 12 motor terkait kasus dugaan penyelewengan dana donasi Aksi Cepat Tanggap (ACT) pada Rabu 27 Juli 2022.
"Sementara hari ini telah di sita 44 unit mobil dan 12 motor dari General Affair ACT/ Kabag Umum ACT Pak Subhan, hari ini jam 13.00," kata Karopenmas Divisi Humas Polri pada Rabu 27 Juli 2022.
<img src="https://photo.reqnews.com/editor/4b8825c84cef6608ed715ba50be9cc36.jpg" border="0" />
Ahmad mengatakan barang bukti yang disita masih disimpan di&nbsp;Gudang Wakaf Distribution Center (WDC),&nbsp;Global Wakaf Corpora, Bogor, Jawa Barat, mengingat keterbatasan di area Mabes Polri.
"Terbatasnya tempat penyimpanan BB (barang bukti) di area Mabes dan di lokasi tersebut bentuknya gudang, ada kunci dan tertutup, kondisi aman," ujarnya.
<img src="https://photo.reqnews.com/editor/b2b3a373563120def6d4518b9fcb6df0.jpg" border="0" />
Sebelumnya penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan mantan presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin, Presiden ACT Ibnu Khajar (IK), Hariyana Hermain (HH) pembina di ACT serta mengurusi keuangan dan Ketua Dewan Pembina ACT Novariadi Imam Akbari (NIA) sebagai tersangka.
"Terkait dengan 4 orang yang telah disebutkan tadi, pada pukul 15.50 WIB telah resmi ditetapkan sebagai tersangka," kata Wadirtipideksus Bareskrim Polri Kombes Helfi Assegaf di Gedung Humas Polri pada Senin 25 Juli 2022.
Terkait dengan penahanan, Helfi mengatakan masih melakukan diskusi internal. "Sementara kita masih akan melakukan diskusi internal terkait dengan penangkapan, maupun penahanan," lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa tersangka disangkakan Tindak Pidana Penggelapan dan atau Penggelapan dalam Jabatan dan atau Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Tidak Pidana Yayasan dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang.
Yaitu sebagaimana dimaksud dalam pertama Pasal 372 KUHP, kedua pasal 374 KUHP, ketiga pasal 45A ayat 1 juncto pasal 28 ayat 1 Undang-undang 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang 11 tahun 2008 tentang ITE.
Keempat Pasal 70 ayat 1 dan 2 juncto pasal 5 Undang-undang 16 tahun 2001 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.
Kelima Pasal 3, pasal 4, dan pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tidak Pidana Pencucian Uang. Keenam, Pasal 6, Pasal 55 KUHP junto Pasal 56 KUHP.
Dari penyelewengan tersebut, para tersangka terancam hukuman penjara hingga 20 tahun. "Ancaman penjara untuk TPPU 20 tahun, dan penggelapan 4 tahun," ujar Helfi.

Bareskrim Polri Sita 44 Unit Mobil dan 12 Motor Yayasan ACT Hari Ini

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi