JAKARTA, REQnews - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil) Kejaksaan Agung, Wahyoedho Indrajit melantik Laksamana Pertama (Laksma) Farid Maruf sebagai Direktur Penindakan Jampidmil pada Selasa 1 Agustus 2023.&nbsp; Selain itu, terdapat tiga pejabat lainnya yang juga dilantik pada acara tersebut. Mereka adalah Kolonel Sus Daswanto sebagai Kepala Sub Direktorat Penindakan pada JAMPIDMIL.&nbsp; Kemudian ada Kolonel Laut Totok Sumarsono selaku Kepala Sub Direktorat Koordinasi Eksekusi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Direktorat Eksekusi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi pada Jampidmil.&nbsp; Lalu ada Inne Elaine selaku Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan Bagian Penyusunan Program, Laporan, dan Penilaian pada Sekretariat Jampidmil.&nbsp;&nbsp; Dalam sambutannya, Wahyoe memberikan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik agar dapat beradaptasi dengan lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.&nbsp; Ia mengatakan bahwa organisasi Jampidmil merupakan sebuah nomenklatur baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2021 yang dijelaskan bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.&nbsp; "Adalah unsur pembantu Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan meliputi koordinasi teknis penuntutan perkara yang dilakukan oleh Oditurat dan penanganan perkara koneksitas," kata Wahyoe dalam keterangannya yang diterima pada Rabu 2 Agustus 2023.&nbsp; Dirinya menyebut bahwa koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang tunduk pada lingkungan peradilan umum dan peradilan militer sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KUHAP UU No.8 Tahun 1981.&nbsp; “Direktorat Penindakan, sebagai bagian terdepan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara koneksitas, diharapkan dalam pelaksanaannya sesuai dengan perintah Jaksa Agung kepada semua pegawai untuk mengoptimalkan sinergi antar bidang guna mewujudkan keberhasilan capaian kerja institusi dan melaksanakan penegakan hukum dan penyelesaian perkara secara prosedural dan tuntas,” katanya.&nbsp; Menurutnya, sinergitas dan kerjasama antara Kejaksaan dan TNI walau berada pada lingkup tatanan dan ranah yang tidak sepenuhnya sama, yaitu antara sipil dan militer.&nbsp; Namun, kata dia, keduanya memiliki visi, misi dan kesepahaman pemikiran yang sama yaitu untuk memperkuat penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.&nbsp; Dari kerjasama yang sudah terjalin sejak lama tersebut, ia pun berharap terdapat satu tujuan antara Kejaksaan dan TNI untuk diimplementasikan dan diwujudkan dengan optimal dalam upaya menegakan hukum, menjaga kedaulatan dan mempertahankan keutuhan NKRI yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945.&nbsp; Wahyoe mengatakan bahwa terdapat relasi kelembagaan yang sangat kuat dan erat antara Kejaksaan dan TNI (antara Jaksa dan Oditurat) di bidang penegakan hukum. Hal itu diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Undang-Undang Peradilan Militer).&nbsp; Selanjutnya, ia menyampaikan jika relasi kelembagaan antara jaksa dan oditurat tersebut merupakan mandat regulasi yang ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima TNI.&nbsp; Menurutnya, hal tersebut merupakan penegasan tentang asas dominus litis, serta single prosecution system.&nbsp; “Kita pahami bahwa Perkara Koneksitas adalah perkara yang kompleks, maka saya berpesan pada semua jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer untuk mengedepankan kehati-hatian dalam penangannya, tingkatkan kemampuan pribadi sehingga mampu mewujudkan analisa yuridis yang terstruktur dan terukur dalam setiap penyelesaian penangan perkara,” kata dia.&nbsp; Jampidmil juga berpesan agar selalu menjaga profesionalitas dan integritas dalam pelaksanaannya, karena itu akan menutup celah kemungkinan terjadinya perbuatan tercela yang akan meruntuhkan marwah institusi Kejaksaan Republik Indonesia.&nbsp; “Selain itu, saya minta seluruh bidang untuk membangun komunikasi koordinasi dan kolaborasi untuk saling bertukar informasi memaksimalkan penanganan perkara dapat berjalan kontinuitas sehingga dapat mengoptimalkan pengembalian kerugian negara dari setiap perkara,” ujarnya.&nbsp; Terakhir, Wahyoe berharap bagi pejabat yang baru dilantik agar mampu menjalankan perintah tersebut dengan sebaik-baiknya, profesional dan berintergritas sehingga bisa menjaga marwah Institusi kita di tengah masyarakat.&nbsp; Sementara kepada pejabat lama, ia menyampaikan terima kasih atas pengabdian, kerja keras, serta mengucapkan terima kasih atas dukungan istri yang telah mendampingi selama bertugas.

Jampidmil Lantik Laksma Farid Maruf Jadi Direktur Penindakan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi