KALIMANTAN UTARA, REQnews - Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) meminta Mabes Polri mengusut tuntas tindak pidana pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan oleh perusahaan tambang batu bara PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) di Malinau, Kalimantan Utara.&nbsp; Divisi Kampanye Jatam Nasional Alfarhat Kasman mengatakan bahwa saat ini, perusahaan tersebut telah berhenti beroperasi sementara per 1 Desember 2024, berdasarkan memo internal yang viral di media sosial.&nbsp; Penghentian operasi itu, kata dia, diikuti oleh penyegelan yang dilakukan oleh polisi di aktivitas tambang batu bara milik KPUC. Selain itu, menurut sejumlah media lokal, pemilik KPUC Juanda Lesmana Lauw tengah diperiksa oleh penyidik dari Mabes Polri di Jakarta.&nbsp; Untuk menyelamatkan Malinau dari kehancuran, JATAM mendesak pemerintah untuk menutup seluruh aktivitas pertambangan di Malinau.&nbsp; "Sebab, investasi skala besar seperti pembangunan mega proyek KIHI dan bendungan hanya akan memperluas skala kerusakannya, alih-alih memulihkan," kata Farhat dalam keterangannya pada Selasa 10 Desember 2024.&nbsp; Selain itu, JATAM juga meminta kepolisian, khususnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menolak tunduk kepada kekuatan oligarki tambang.&nbsp; "Kapolri harus dapat menjaga marwah Kepolisian NKRI dengan mengusut tuntas kasus yang menyeret Juanda Lesmana," katanya.&nbsp; Ia menjelaskan bahwa perusahaan tambang dengan luas 4.989 hektare itu, sejak 2010 telah berkali-kali mencemari Sungai Malinau dan diduga telah melanggar hukum karena membuang limbah tambang tanpa pengolahan.&nbsp; "Yang diakui oleh perusahaan secara tertulis pada 2017 di hadapan notaris," kata dia.&nbsp; Ia menyebut bahwa tindakan itu melanggar Pasal 98 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur pidana bagi siapa saja yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran.&nbsp; "Dalam pasal itu diatur pidana penjara 3-10 tahun dengan denda Rp 3-10 miliar bagi pelaku pencemaran. Namun, apabila tindakan kesengajaan itu menyebabkan gangguan atau bahaya pada kesehatan manusia, pidananya bertambah menjadi 4-12 tahun dan denda Rp 4-12 miliar," katanya.&nbsp; Pada 2017, lanjutnya, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara juga menerbitkan surat teguran dan penghentian sementara untuk empat perusahaan tambang batubara di Malinau, salah satunya kepada KPUC.&nbsp; Ia mengatakan bahwa surat tersebut berkaitan dengan pencemaran Sungai Malinau yang dilakukan oleh perusahaan. Seolah tak jera, kata dia, menyusul kesalahan fatal yang dilakukan, KPUC kembali melakukan pencemaran hingga diberikan surat teguran oleh Bupati Malinau pada 2021.&nbsp; Bahkan sebelumnya, ia mengatakan bahwa perusahaan yang pernah mengusir paksa masyarakat Desa Punan Riang, Langap, dan Seturan tersebut, melakukan kelalaian yang menyebabkan tanggul penampungan limbah jebol pada 7 Februari 2021.&nbsp; "Akibatnya, limbah batu bara menerobos masuk Sungai Malinau, sehingga terjadi pencemaran berat pada sungai yang menjadi penyangga utama kebutuhan air bersih masyarakat Kalimantan Utara tersebut. Padahal, Sungai Malinau merupakan sumber utama bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Apa’ Mening," katanya.&nbsp; Selain itu, menurutnya aktivitas pertambangan ugal-ugalan tersebut, memicu deforestasi seluas 1.900 hektare sejak 2010 dan turut menyebabkan banjir bandang kerap menyambangi Malinau.&nbsp; Pada 23 September 2023, kata dia, Bupati Malinau menetapkan status tanggap darurat selama 7 hari terhitung 22-28 September 2023. Peristiwa ini menjadi bencana banjir terburuk bagi masyarakat Malinau yang akan terus-menerus terjadi di masa yang datang.&nbsp; Lebih lanjut, Farhat menduga jika bos tambang Juanda Lesmana juga kerap melakukan akrobat politik dalam mengamankan bisnisnya agar berjalan dengan lancar.&nbsp; Bahkan, pernah tersangkut kasus korupsi mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari yang divonis 10 tahun penjara. Rita merupakan Bupati Kukar periode 2010-2015 dan 2016-2021.&nbsp; Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Rita bersama dengan Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairuddin menerima gratifikasi sebesar Rp 469.465.440.000.&nbsp; "JPU menyebutkan nama Juanda Lesmana Lauw sebagai salah satu pengusaha yang memberikan gratifikasi, dengan nilai Rp19 miliar. Gratifikasi tersebut terkait dengan izin penjualan perusahaan PT Gerak Kesatuan Bersama yang mengantongi izin pertambangan seluas 2.000 hektare," kata dia.&nbsp; Selain itu, Farhat mengatakan jika Juanda juga dikenal akrab dengan Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang dan wakilnya Yansen Tipa Padan sejak pilkada 2020.&nbsp; "Juanda mengenal Zainal saat masih menjabat Wakapolda Kalimantan Utara dan mengenal Yansen saat masih menjabat sebagai Bupati Malinau. Di periode keduanya menjabat, keran bagi pembangunan Bendungan Mentarang dibuka selebar-lebarnya," kata Farhat.&nbsp; Selain itu, ia mengatakan bahwa Zainal dan Yansen TP juga membuka pintu bagi masuknya program Kawasan Industri Hijau Indonesia yang merupakan bagian integral dari Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIHI/KIPI) di Kalimantan Utara.&nbsp; Berkat Zainal dan Yansen, kata dia, Juanda memiliki proyek baru untuk membangun Bendungan Mentarang yang akan menjadi suplai utama bagi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang Induk berkapasitas 1.375 MW yang dikendalikan oleh PT Kayan Hydropower Nusantara (KHN).&nbsp; KHN dibentuk salah satunya oleh perusahaan Juanda Lesmana bernama PT Kayan Patria Pratama (KPP), bersama dengan&nbsp; PT Adaro Energy Indonesia Tbk (Adaro) dan Sarawak Energy Berhad (Sarawak Energy). PLTA Mentarang Induk digadang-gadang sebagai salah satu penyedia listrik bagi KIHI/KIPI.&nbsp; "Untuk membangun bendungan ini, ruang hidup ratusan warga yang menghuni 11 perkampungan di 3 kecamatan akan dikorbankan," lanjutnya.&nbsp; Selain itu, menurutnya pada 2024 kedekatan Juanda dengan Gerindra terlacak melalui dukungannya yang solid dan terbuka untuk seluruh kader Gerindra yang maju dalam pertarungan Pilkada 2024 di Kalimantan Utara.&nbsp; Ia mengatakan bahwa dukungan dari Juanda terbaca saat pengusaha tersebut ikut menyerahkan formulir B1-KWK kepada calon kepala daerah yang berasal dari Gerindra untuk maju dalam kontestasi Pilkada Kaltara 2024.&nbsp; Juanda disebut juga menjalin kedekatan dengan berbagai nama besar seperti Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo Subianto, melalui jalur partai dan bisnis. Ini terlacak dari kepentingan Hashim dan Juanda pada mega proyek KIHI/KIPI.&nbsp; "Sebagai catatan, KIHI/KIPI akan dialiri listrik dari dua PLTA yaitu PLTA Mentarang Induk dan PLTA Kayan Cascade yang dioperasikan oleh Kayan Hydro Energy (KHE). KHE merupakan perusahaan milik Tjandra Limanjaya yang sempat akan bekerja sama dengan Sumitomo Corporation," kata Farhat.&nbsp; Namun, ia mengatakan bahwa kerja sama tersebut berakhir pada Mei 2024 dengan keputusan Sumitomo mundur dari kerja sama. Belakangan, lanjutnya, adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyatakan terlibat dalam pembangunan PLTA berkapasitas 9.000 megawatt (MW) tersebut untuk menggantikan Sumitomo.&nbsp; Sehingga, ia menduga dengan akrobat politik dan bisnis yang dilakukan oleh Juanda Lesmana, terdapat kemungkinan dirinya akan lolos dari proses hukum yang semestinya.&nbsp; Untuk itu, JATAM menyerukan agar kepolisian membuka kasus yang melibatkan Juanda Lesmana Lauw sebagai pemilik KPUC secara transparan kepada publik dan bersungguh-sungguh melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan.&nbsp; Menurutnya, kerusakan yang telah diakibatkan oleh KPUC sejak 2010 tidak dapat diukur oleh nominal apapun. Sehingga, masyarakat Malinau kini dipaksa untuk tinggal berdampingan dengan bentang alam yang telah porak-poranda dan dipaksa hidup dalam bayang-bayang ancaman keselamatan akibat berbagai bencana yang mengintai akibat rusaknya bentang alam Malinau.&nbsp; Padahal, lanjutnya, Malinau telah ditetapkan sebagai kabupaten konservasi sejak 2005 yang kemudian ditegaskan melalui Perda Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2007 tentang Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi.&nbsp; Ia mengatakan bahwa kehancuran bentang alam membuat gelar jantung hijau Kalimantan Utara yang disematkan pada Malinau terancam. Gelar tersebut disematkan karena Malinau memiliki kawasan hutan terluas di Kalimantan Utara.&nbsp; Pada 2018, Kementerian&nbsp; Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan luas hutan di Kalimantan Utara mencapai 7.059.251,19 hektare, dengan rincian, terluas di Kabupaten Malinau yang mencapai 3.960.966,22 hektare.&nbsp; "Disusul Kabupaten Bulungan 1.378.283,54 hektare, Kabupaten Nunukan 1.354.350,62 hektare, Kabupaten Tana Tidung 341.299,19 hektare, dan Kota Tarakan 24.351,61 hektare," ujarnya.

Diduga Rusak Lingkungan, JATAM Minta Mabes Polri Usut Kasus Bos Tambang Juanda Lesmana di Malinau!

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi