JAKARTA, REQNews - Fenomena organisasi masyarakat atau<a href="https://www.reqnews.com/read/news/84584/sejumlah-anggota-ormas-ditangkap-usai-lakukan-penyerangan-rumah-warga-di-depok"> ormas</a> yang kerap meminta<a href="https://www.reqnews.com/read/news/85023/viral-surat-pengurus-rw-di-jakbar-minta-thr-rp1-juta-ke-para-pengusaha"> tunjangan hari raya (THR) </a>kepada pengusaha jelang<a href="https://www.reqnews.com/read/news/84411/kapolri-bakal-gelar-rapat-bahas-kesiapan-pengamanan-arus-mudik-idulfitri-2025"> Idul Fitri </a>menjadi perhatian pemerintah.Pemerintah segera berkoordinasi dengan aparat hukum untuk mengatasi persoalan ini.Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu. "Memang itu (ormas minta THR) adalah permasalahan yang sangat krusial dan kita terus berkoordinasi dengan aparat hukum untuk bisa menyelesaikan itu," ujarnya di Jakarta, Selasa 18 Maret 2025.Menurutnya aksi tersebut berpotensi mengganggu kinerja dan keamanan perusahaan.Pelaku industri ataupun pengusaha di Indonesia sebelumnya mengeluhkan banyaknya tantangan dalam menjalankan usahanya. Salah satunya, fenomena permintaan sumbangan dari ormas dan Lembaga Swadaya/Pemberdayaan Masyarakat. &nbsp;

Pemerintah Koordinasi dengan Aparat Hukum, Tertibkan Ormas Minta THR ke Pengusaha

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi