JAKARTA, REQnews - Hakim Djuyamto yang bertugas sebagai ketua majelis hakim pemberi vonis lepas terdakwa korporasi kasus&nbsp;korupsi&nbsp;ekspor bahan baku minyak goreng sempat menitipkan tas berisi uang kepada satpam Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.&nbsp; Hal itu dibenarkan oleh Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Harli Siregar. Ia mengatakan bahwa informasi tersebut baru diketahui setelah Djuyamto ditetapkan sebagai tersangka.&nbsp; "Benar (ada penyerahan tas milik Djuyamto kepada satpam)," kata Harli dalam keterangannya kepada wartawan dikutip pada Minggu 20 April 2025.&nbsp; Tas tersebut baru diterima oleh penyidik pada Rabu 16 April 2025 lalu. Dalam tas tersebut, berisi uang yang ditutupi dengan dua ponsel.&nbsp; "Tapi baru kemarin siang diserahkan oleh satpam yang ditutupi dua&nbsp;handphone&nbsp;dan uang dolar Singapura 37 lembar kalau tidak salah," katanya.&nbsp; Meski demikian, Harli belum menjelaskan lebih rinci mengenai motif penitipan tas yang dilakukan oleh Djuyamto kepada satpam. Termasuk, asal-usul uang yang ada dalam tas tersebut.&nbsp; Harli mengatakan bahwa tas beserta isinya saat ini telah disita penyidik. "Berita acara penyitaannya sudah ada," ujarnya.&nbsp; Diketahui, Kejagung sebelumnya telah menetapkan delapan tersangka kasus dugaan suap atau gratifikasi terkait vonis lepas terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pemberian izin fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya periode 2021-2022.&nbsp; &nbsp;&nbsp; Mereka adalah Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan M. Arif Nuryatna, panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara Wahyu Gunawan, advokat Marcella Santoso dan Ariyanto.&nbsp; &nbsp; Penyidik Kejagung menyebut bahwa Arif Nuryatna diduga menerima suap Rp60 miliar untuk mengatur putusan lepas dalam kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) dengan menipu korporasi.&nbsp; &nbsp; Pemberian uang dilakukan melalui tersangka Wahyu Gunawan selaku Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang juga orang kepercayaan Arif Nuryatna.&nbsp; &nbsp; Kemudian, Kejagung juga menetapkan hakim PN Jakarta Selatan, Djuyamto (DJU), Agam Syarif Baharuddin (ASB), Ali Muhtarom (AM) yang merupakan hakim Pengadilan Negeri Jakarta (PN) Pusat sebagai tersangka.&nbsp; Terbaru, Kejagung juga menetapkan satu tersangka berinisial MSY yang merupakan social security legal PT Wilmar Group.&nbsp;&nbsp; Penyidik menduga para tersangka telah menerima suap dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta (MAN) sebesar Rp 22,5 miliar.&nbsp; &nbsp; Penyidik mengungkap bahwa pemberian suap tersebut dilakukan sebanyak dua kali. Pertama, Rp 4,5 miliar dengan pesan agar perkara ekpor CPO diatasi, dan yang kedua sebesar Rp18 miliar agar kasus tersebut divonis lepas.&nbsp;&nbsp; Awalnya, ada tiga korporasi yang sedang diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yaitu PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group terkait dugaan korupsi minyak goreng.&nbsp;&nbsp; Ketiganya memberikan kuasa pada Marcella dan Ariyanto. Namun, hakim yang mengadili perkara tersebut yaitu Djuyamto, Agam, dan Ali menjatuhkan putusan onslag atau lepas yang berarti bahwa perbuatan tiga korporasi tersebut bukanlah tindak pidana.&nbsp;&nbsp; Pihak Kejaksaan kemudian melakukan pengusutan dan ditemukan adanya informasi dugaan suap di balik putusan. Diduga ada kongkalikong antara pihak Marcella dan Ariyanto dengan Muhammad Arif Nuryanto.

Sebelum Jadi Tersangka Suap, Hakim Djuyamto Sempat Titip Tas Isi Uang ke Satpam PN Jaksel

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi