JAKARTA, REQnews - Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menemukan bukti tagihan (invoice) terkait dengan publikasi berita yang dilakukan oleh tersangka dalam kasus perintangan penyidikan perkara korupsi izin ekspor CPO, timah hingga impor gula.&nbsp; Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan bahwa order pemberitaan tersebut dilakukan oleh tersangka Marcella Santoso (MS) dan Junaedi Saibih (JB) kepada Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar (TB).&nbsp; “Terdapat pemufakatan jahat antara tersangka MS, tersangka JS, dan tersangka TB untuk merintangi penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk dan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula,” kata Harli dalam keterangannya pada Selasa 22 April 2025.&nbsp; “Tersangka MS dan JS mengorder Tersangka TB untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan Kejaksaan terkait dengan penanganan perkara a quo baik di penyidikan, penuntutan maupun di persidangan,” lanjutnya.&nbsp; Dalam kasus tersebut, penyidik menyita bukti berupa invoice atau tagihan Rp 153 juta untuk pembayaran 14 berita topik alasan tidak lanjut kasus impor gula, 18 berita topik tanggapan Jamin Ginting, 10 berita topik Ronald Loblobly, 15 berita topik tanggapan Dian Puji dan Prof. Romli periode 14 Maret 2025.&nbsp; “Kemudian, invoice atau tagihan Rp 20 juta untuk pembayaran atas pemberitaan di 9 media mainstream dan umum, serta media monitoring dan konten TikTok Jakarta 4 Juni 2024,” katanya.&nbsp; Selain itu, Kejagung juga menemukan dokumen campaign melalui podcast dan media streaming, rekapitulasi berita-berita negatif tentang Kejaksaan di 24 media online, dan laporan realisasi pemberitaan dari Tian Bahtiar kepada MS.&nbsp; Kejagung juga menemukan adanya media monitoring berita IPW periode 3 Juni 2024 dan dokumen skema pemerasan dan pencucian uang oknum JAM PIDSUS.&nbsp; Penyidik juga menemukan bukti berupa dokumen kebutuhan social movement, lembaga survei, seminar nasional, bangun narasi publik, key opinion leader tentang penanganan perkara tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk dan kasus importasi gula oleh Kejaksaan dengan biaya sebesar Rp 2,4 miliar.&nbsp; Selanjutnya, Tian Bahtiar kemudian mempublikasikan pemberitaan negatif tentang Kejaksaan Agung melalui media sosial, media online dan Jak TV news.&nbsp; Tersangka JS juga membuat narasi dan opini positif bagi Tim Pengacara MS dan JS. Mereka juga membuat metodologi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Timah dan Ekspor CPO dalam berita di sejumlah media sosial dan media online.&nbsp; “MS dan JS juga membiayai demonstrasi-demonstrasi dalam upaya untuk menggagalkan penyidikan, kemudian mempublikasikan narasi-narasi demonstrasi tersebut secara negatif dalam berita-berita tentang Kejaksaan,” katanya.&nbsp; Selain itu, tersangka MS dan JS juga menyelenggarakan dan membiayai kegiatan seminar-seminar, podcast dan talkshow di beberapa media online dengan mengarahkan narasi-narasi yang negatif dalam pemberitaan untuk mempengaruhi pembuktian perkara di persidangan, kemudian diliput oleh Tersangka TB dan disiarkannya melalui Jak TV dan akun-akun official Jak TV.&nbsp; “Tindakan tersebut bermaksud untuk membentuk opini publik dengan berita negatif yang menyudutkan Kejaksaan maupun Jampidsus dalam penanganan perkara, baik saat penyidikan maupun di persidangan sehingga Kejaksaan dinilai negatif oleh masyarakat ataupun perkara tidak terbukti di persidangan,” ujarnya.&nbsp; Atas perbuatannya itu, ketiganya disangkakan pasal 21 undang-undang tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah undang-undang nomor 21 tahun 2021 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Kejagung Temukan Bukti Tagihan Publikasi Berita dari Marcella-Junaedi ke Direktur Jak TV

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi