JAKARTA, REQnews - Dittipidum Bareskrim Polri tak melakukan penahanan terhadap sembilan tersangka kasus dugaan pemalsuan 93 sertifikat hak milik (SHM) di wilayah pagar laut Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat.&nbsp; Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareksrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan bahwa hal itu dilakukan karena belum sepaham dengan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penanganan kasus pagar laut.&nbsp; Diketahui, sembilan orang tersangka tersebut yaitu ada MS selaku mantan Kepala Desa (Kades) Segarajaya, AR selaku Kades Segarajaya sejak 2023, JM selaku Kasi pemerintahan Kantor Desa Segarajaya, Y dan S selaku Staf Kantor Desa Segarajaya.&nbsp; Kemudian, AP selaku Ketua Tim support Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), GG selaku petugas ukur tim support, MJ selaku operator computer, HS selaku tenaga Pembantu di Tim support Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).&nbsp; "Terkait hal tersebut, semua kasus pagar laut yang terjadi di Bekasi, penyidik tidak akan melakukan penahanan, dikarenakan para tersangka koorperatif dan belum ada kesepahaman antara penyidik dan Kejaksaan dalam melihat kontruksi perkara pagar laut," kata Djuhandani pada Jumat 25 April 2025.&nbsp; Menurutnya, tidak adanya kesepahaman antara penyidik dan JPU terjadi dalam pemenuhan berkas perkara empat tersangka pemalsuan surat untuk penerbitan 260 SHM di wilayah pagar laut Tangerang, Banten.&nbsp; Karena sebelumnya, JPU telah mengembalikan berkas perkara dengan petunjuk untuk melengkapi mengenai pasal dugaan tindak pidana korupsi (tipikpr).&nbsp; Namun, Djuhandani mengatakan bahwa setelah penyidik membaca teliti petunjuk JPU yang mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi, ada beberapa analisa hukum yang tidak sesuai antara Polri dengan JPU.&nbsp; Pertama, berdasarkan Putusan MK Nomor: 256/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tindak pidana korupsi harus ada kerugian nyata, sehingga terdapat konsekuensi hukum dari dihapuskannya kata “dapat” dalam frasa “dapat” merugikan kerugian negara” di Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.&nbsp; "Sehingga, kerugian negara secara nyata haruslah berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan RI (BPK RI) atau Badan Pengawas dan Keuangan Pembangunan (BPKP)," kata Djuhandani.&nbsp; Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara eksplisit menyatakan bahwa yang dapat dikategorikan tindak pidana korupsi adalah yang melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau melanggar Undang-Undang lain yang secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi.&nbsp; "Terhadap adanya indikasi pemberian suap/gratifikasi kepada para penyelenggara negara saat ini sedang dilakukan penyelidikan oleh Kortas Tipikor Mabes Polri," katanya.&nbsp; Sedangkan, terhadap kejahatan atas kekayaan negara berupa pemagaran wilayah laut Desa Kohod, Tangerang tanpa izin dari pihak berwenang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan atau kerugian masyarakat, tengah diselidiki Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri.&nbsp; Yaitu, sebagaimana Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor: SPDP/15/II/RES.1.24/2025/Tipiter, tanggal 19 Februari 2025.&nbsp; Menurutnya, sesuai dengan asas “Lex Consumen Derograt Legi Konsumte“ yang berarti aturan yang digunakan adalah berdasarkan fakta-fakta yang dominan dalam suatu perkara. Sehingga, apabila melihat dari posisi kasus fakta yang dominan adalah pemalsuan dokumen.&nbsp; "Di mana tidak menyebabkan kerugian nyata terhadap keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga penyidik tetap berkeyakinan bahwa perkara a quo bukan merupakan perbuatan tindak pidana korupsi, karena yang mengalami kerugian adalah masyarakat nelayan," katanya.&nbsp; Lebih lanjut, ia mengatakan pihak Kejaksaan Negeri Cikarang pun sebelumnya telah menghentikan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam jual beli wilayah laut di Desa Babelan Kecamatan Tarumajaya.&nbsp; Sedangkan, hasil penyidikan Dittipidum Bareskrim Polri terkait jual beli wilayah laut di Desa Babelan, Kecamatan Tarumajaya dan proses pensertifikatan telah terjadi dugaan tindak pidana pemalsuan surat.&nbsp; "Dengan modus operandi yang sama dengan perkara di Desa Kohod Kec. Pakuhaji, sehingga hal ini kontradiktif dengan petunjuk JPU yang menyatakan bahwa perkara tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi," ujarnya.&nbsp; Sehingga, terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 KUHP diyakini telah nyata terjadi dan terpenuhi semua unsur, baik secara formil maupun materiil.

Bareskrim Tak Tahan 9 Tersangka Kasus Pagar Laut Segarajaya Bekasi, Ini Alasannya

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi