SUMATERA UTARA, REQnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan eksekusi terhadap lahan seluas kurang lebih 47 ribu hektare di kawasan hutan Register 40, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.&nbsp; Kegiatan eksekusi tersebut dilaksanakan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang terdiri dari berbagai Kementerian/Lembaga termasuk TNI/Polri pada Jumat 25 April 2025.&nbsp; Ketua Tim Satgas PKH Febrie Adriansyah mengatakan kegiatan ini dilaksanakan oleh Jaksa Eksekutor berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2462/K/Pid/2006 tanggal 12 Februari 2007.&nbsp; "Yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) itu dalam keterangannya dikutip pada Minggu 27 April 2025.&nbsp; Febrie mengatakan bahwa eksekusi dilakukan sebagai wujud penegakan kedaulatan hukum atas hak negara, yang telah dikuasai oleh pihak-pihak terkait secara tidak sah selama kurang lebih 18 tahun.&nbsp; "Oleh karenanya, negara hadir guna menegakkan kewibawaan hukum melalui penguasaan kembali lahan tersebut," kata dia.&nbsp; Menueutnya, eksekusi fisik ini melibatkan peran penting Tim Satgas PKH, termasuk Tim Satgas Garuda dan unsur-unsur terkait, yang memberikan dukungan penuh kepada jaksa eksekutor.&nbsp; Ia mengatakan bahwa lahan tersebut sebelumnya dikuasai oleh KPKS Bukit Harapan dan PT. Torganda (sekitar 23.000 Ha), serta Koperasi Parsub dan PT. Torus Ganda (sekitar 24.000 Ha).&nbsp; Namun, ia mengatakan bahwa melalui sinergi tersebut lahan seluas 47.000 hektare beserta seluruh bangunan di atasnya, telah berhasil diambil alih dan dikuasai kembali oleh negara.&nbsp; Dalam kegiatan ini, setelah jaksa eksekutor menerima lahan tersebut dari Satgas PKH, kemudian diserahkan ke Kementerian Kehutanan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.&nbsp; "Lalu oleh Kementerian Kehutanan diserahkan ke Kementerian BUMN, dan diserahkan kembali untuk kemudian dikelola oleh PT Agrinas Palma, mengingat di kawasan tersebut telah ditanami kelapa sawit," lanjutnya.&nbsp; Pemerintah pun menghimbau kepada seluruh masyarakat dan pihak-pihak terkait, untuk tidak melakukan tindakan provokatif maupun anarkis yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan.&nbsp; "Bila terdapat hal-hal yang perlu disampaikan, silakan menempuh jalur hukum yang tersedia," ujarnya.

Tim Satgas PKH Kejagung Eksekusi Lahan Seluas 47 Ribu Hektare di Sumatra Utara

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi