JAKARTA, REQnews - Acara&nbsp;ILC&nbsp;TV&nbsp;One&nbsp;pada Rabu 21 Oktober malam menjadi panggung Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Muchtar untuk menyindir&nbsp;Karni&nbsp;Ilyas hingga para menteri Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Para menteri yang mendengar semua kritikan Zainal mulai dari Menko Polhukam Mahfud MD hingga Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Awalnya, Zainal Arifin menyindir soal absennya penayangan&nbsp;ILC&nbsp;TV&nbsp;One&nbsp;sepekan lalu.&nbsp;
"Saya coba analisis dua hal dalam kaitannya Undang Undang Omnibus law. Ini imbas karena bang karni tidak hadir minggu lalu," katanya.
Zainal pun membuka sejumlah kebobrokan isi UU Cipta Kerja. Seperti perbedaan draft yang disahkan DPR dengan yang diserahkan ke Presiden.
"Misalnya ada 19 pasal yang berubah berkaitan soal PP. Ada pasal awalnya ditulis 'diatur dengan' diubah&nbsp;menjadi&nbsp;'diatur dalam'. Ada 19 pasal," katanya.&nbsp;
"Ada pasal 156 yang kata 'paling banyak' dihapus. Ini soal pesangon. Karena dulu 'paling sedikit' diubah menjadi 'paling banyak'. Setelah diproteskan, lalu diubah lagi&nbsp;kemudian kata 'paling banyak' nya dihapus," katanya.&nbsp;
Penemuan lainnya soal tentang pasal 88 yang syaratnya dari 5 ayat menjadi 8 ayat.&nbsp;
Zainal pun menyebut ada praktik hukum yang tidak benar dalam pengesahan UU ini.&nbsp;
"Ini yang saya mau bilang. Praktik Legislasi yang ugal-ugalan dan menyebalkan," katanya.&nbsp;
Dia berharap presiden Jokowi menerbitkan Perppu. Jika tak sanggup untuk membatalkan, sebaiknya menunda terlebih dahulu.&nbsp;
"Tundalah dua tahun. Lalu perbaiki substansinya, revisi baik-baik
Selanjutnya menggodok aturan tersebut sedang serius dan melibatkan orang yang berkepentingan. Minta aspirasi, partisipasi publik, semua yang wajib-wajib itu menjadi penting," katanya.
Dia kemudian protes soal sejumlah orang menjawab keraguan masyarakat dengan jargon dan mistifikasi. "Pokoknya kami pasti berlaku yang terbaik. Jangan khawatir, kamu nggak mungkin mau menyakiti rakyat," kata dia.&nbsp;
Lalu sipakah Zainal?
Pria kelahiran Ujung Pandang, 8 Desember 1978, ini dikenal sebagai Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) yang bergerak dalam kajian dan advokasi mengenai antikorupsi. Zainal menjabatnya sejak Juli 2006.
Saat ini, Zainal aktif di dunia pendidikan dan penelitian. Selain di Pukat, dia juga aktif mengajar di Fakultas Hukum UGM sebagai dosen di bidang hukum tata negara.
Sebelumnya, pada tahun 2007, dia juga menjadi anggota Tim Task Force Penyusunan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Zainal menamatkan gelar sarjananya di Fakultas Hukum UGM pada tahun 2003. Dia menuliskan tugas akhir berjudul "Konsep Pertanggungjawaban Pelaku Crimes Against Humanity di Pengadilan HAM".
Sementara itu, gelar master hukumnya diperoleh dari Northwestern University, Amerika Serikat, pada tahun 2006. Lagi-lagi, hak asasi manusia menjadi topik yang didalaminya.
Zainal juga pernah menjabat Komisaris Pertamina EP. Bahkan pernah menjadi salah satu akademisi yang masuk dalam jajaran kelompok ahli pada Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).
&nbsp;

Profil Zainal Arifin Mochtar, Alumnus UGM yang Skak Mat Mahfud-Moeldoko di ILC

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi