JAKARTA, REQnews - Seorang perwira menengah Polri kembali berurusan dengan hukum. Dia adalah AKBP Edya Kurnia, perwira di Polda Jawa Barat.&nbsp;
Kasus yang menjerat AKBP Edya yang menjadi tersangka dugaan suap penerimaan Calon Siswa (Casis) Bintara Polri di Polda Sumsel Tahun 2016. Diketahui, kala itu Edya menjabat Psikolog Kabagpsi Ro SDM Polda Sumsel.&nbsp;
Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) pun kini melimpahkan berkas perkara tersangka ke Kejari Palembang, Rabu 25 November 2020.
<img src="https://photo.reqnews.com/editor/2b9512297fd6995d1724b7bb2f42ff0a.jpg" border="0" />
&ldquo;Benar, Rabu siang sekitar pukul 14.00 WIB, kami menerima pelimpahan tahap II berikut tersangka kasus dugaan suap penerimaan siswa Bintara Polri pada tahun 2016 dari Pidsus Kejaksaan Agung,&rdquo; kata Kasi Tindak Pidana Khusus Kejari Palembang, Dede M Yasin, Jumat 27 November 2020.
Dalam kasus ini, mantan Kabidokkes Polda Sumsel, Kombes Pol (Purn) Drg Soesilo Pradoto MKes, serta Sekretaris Tim Rikkes Polda Sumsel AKBP Syaiful Yahya, yang telah divonis hakim PN Palembang. Masing-masing dengan pidana penjara selama lima tahun dan empat tahun penjara.
Sementara AKBP Edya Kurnia, oleh jaksa dilakukan penahanan di rumah tahanan (Rutan) Pakjo Palembang. &ldquo;AKBP Edya Kurnia ini merupakan tersangka baru yang diduga turut menerima sejumlah uang suap, sebagaimana yang disebutkan di dalam dakwaan serta keterangan dari beberapa saksi yang dihadirkan pada persidangan perkara sebelumnya,&rdquo; katanya.
Dede menuturkan, pada tahun 2016 tersangka diduga turut menerima sejumlah uang senilai Rp 2 miliar yang berasal dari 100 orang titipan Calon Bintara melalui terpidana AKBP Syaiful Yahya. Serta uang sebesar Rp 540 juta diduga fee atas diluluskannya 317 orang titipan Calon Bintara.
&ldquo;Berdasarkan itu, tersangka dijerat dengan pasal 12 a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan ancaman pidana minimal 4 tahun,&rdquo; kata Dede.
Untuk selanjutnya, kata Dede, maksimal 20 hari kerja akan segera mereka limpahkan ke Pengadilan Negeri Palembang untuk disidangkan.

Profil AKBP Edya Kurnia, Polisi Jabar yang Diduga Jadi Calo Bintara

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi