JAKARTA, REQnews -&nbsp;Lembaga Sensor Film (LSF) Indonesia, sejak era pemerintahan kolonial Hindia-Belanda telah berperan cukup penting dalam melakukan pengawasan hingga penetapan tayangan-tayangan apa saja yang layak beredar untuk dikonsumsi publik.
Bila layak, maka akan berstatus 'lulus sensor'. Artinya, seluruh adegan atau pesan-pesan yang tak sesuai standar untuk dikonsumsi publik, diberantas oleh LSF sebagai lembaga berwenang.
Pada 18 Maret 1916, pemerintah Hindia-Belanda menerbitkan UU film yang mengatur tentang penyelenggaraan usaha bioskop dan urusan perfilman yang mulai marak kala itu.
Belanda kemudian membentuk Commissie voor de Keuring van Films atau Komisi Pemeriksaan Film, yang bertugas mengawasi hingga menanggulangi gambar idoep yang tidak bermutus.
Pembentukan Komisi Pemeriksaan Film tersebut sesuai dengan Ordonansi Film 1916 yang menyebutkan: 'Gubernur Jenderal dapat menunjuk tempat di Hindia Belanda bagi pendirian Komisi Sensor Film dan Lembaga Komisi Sensor Film. Komisi ini terdiri atas lima anggota termasuk seorang ketua'.
Dengan Ordonansi Film 1916 itu, Belanda mewajibkan seluruh film yang akan tayang, harus melewati proses sensor. Tujuannya tentu saja kala itu sangat politis, yakni agar pribumi terhindar dari tayangan-tayangan yang membangkitkan kesadaran untuk merdeka, sehingga menjadi ancaman untuk pemerintahan kolonial.
Ordonansi Film 1916 mengalami tujuh kali pembaruan dalam kurun waktu 24 tahun, yaitu pada 1919 (pembentukan subkomisi di daerah), 1920 (penghapusan subkomisi di beberapa daerah), 1922 (kewajiban membayar biaya penilaian film).
Kemudian pada 1925 (tentang Komisi Penilaian Film Batavia sebagai satu-satunya komisi penilaian film di Hindia-Belanda), 1926 (untuk melengkapi Ordonansi Film tahun 1925), 1930 (tentang Hak Pemilik Film Mendapatkan Keterangan, antara lain alasan kenapa filmnya dilarang beredar), dan 1940 (tentang Film Commissie atau Komisi Film yang mewajibkan semua film disensor sebelum diputar untuk umum).
Ketika Jepang berkuasa di Indonesia pada 1942, komisi tersebut dibubarkan, lebih tepatnya dihapuskan dari pengaruh Hindia-Belanda, lalu diganti dengan nama Hodo-Dan&nbsp;yang bekerja di bawah Dinas Propaganda Jepang, Sendenbu.
Pada masa awal kemerdekaan 1945 hingga 1946, Indonesia mengalami kekosongan lembaga yang secara resmi menangani sensor film. Meskipun lembaga yang lama masih berdiri.
Barulah pada 1948 diberlakukan lagi Ordonansi Film 1940 yang lebih disempurnakan dan dimuat dalam Staatblad Nomor 155, yang menyatakan bahwa urusan pengawasan film dilakukan oleh Panitia Pengawas Film di bawah Directeur van Binnenlandsche Bestuur.
Kemudian,&nbsp;Dewan Pertahanan Nasional menerbitkan surat keputusan dan membentuk Badan Pemeriksa Film yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Menteri Penerangan Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 tahun 1951 menetapkan film memiliki aspek pendidikan dan kebudayaan sehingga Panitia Pengawas Film dipindahkan ke bawah Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K).
Pada 5 Agustus 1964, terbit Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1964, yang menegaskan film bukan barang dagangan melainkan alat penerangan. Hal ini diperkuat dengan Inpres Nomor 012 Tahun 1964, yang mengatur pengalihan urusan film kepada Kementerian Penerangan.
Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 46/SK/M tahun 1965 mengatur bahwa&nbsp; penyelenggaraan sensor film dilakukan oleh lembaga bernama Badan Sensor Film (BSF).&nbsp;Lembaga ini&nbsp;mewajibkan seluruh bentuk program harus memiliki Surat Tanda Lulus Sensor terlebih dulu. Ketentuan itu dituangkan dalam peraturan pemerintah sehingga setiap program yang tidak memiliki Surat Tanda Lulus Sensor, royaltinya tidak akan dijual untuk disiarkan di Indonesia.
Pada 1968, Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 44/SK/M/1968 menetapkan bahwa BSF berkedudukan di Jakarta dan bersifat nasional, beranggotakan 25 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Dalam perkembangannya, BSF kemudian berubah namanya menjadi Lembaga Sensor Film (LSF) pada 1992. Disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film.
Pada 1999, ketika Departemen Penerangan (Deppen) dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, Pemerintah menempatkan LSF ke dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Lalu pada 2000, Lembaga Sensor Film dipindahkan ke Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
Tahun 2005, Kementerian Kebudayaan dan&nbsp;Pariwisata berubah menjadi&nbsp; Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, dan pada 2009, berubah lagi menjadi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, LSF tetap berada di&nbsp; lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Pada 2009 itu lahirlah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, menggantikan&nbsp;UU Nomor 8 Tahun 1992.
Pergeseran dan perubahan itu membawa dampak terhadap posisi dan keberadaan LSF. Kendati&nbsp;UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman menyatakan dengan tegas bahwa ihwal perfilman berada di bawah kementerian yang membawahkan masalah kebudayaan, urusan pembinaan industri perfilman masih tetap di bawah pembinaan Kementerian Pariwisata.
Pasca-reshuffle&nbsp;Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) 11 Oktober 2011, Kemenbudpar, tempat selama ini LSF bernaung, berubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Bidang Kebudayaan dipindahkan ke Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) yang kemudian berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/307.1/M.PAN-RB/01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada 27 Januari 2012, dengan resmi LSF berada di bawah Kemendikbud.
Saat ini, Lembaga Sensor Film (LSF) RI diketuai oleh Ahmad Yani Basuki dan beralamat di&nbsp;Gedung F Lantai 6, Komplek Kemendikbud, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta.

Profil Lembaga Sensor Film, Salah Satu Sisa-sisa dari Warisan Belanda

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi