JAKARTA, REQNews - Direktur Utama (Dirut) PT Krakatau Steel Silmy Karim ditunjuk menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang baru.Penunjukan Silmy berdasarkan ketetapan yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 165/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.Pria kelahiran 19 November 1974 ini sebelum ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, Kementrian Hukum dan Hak asasi manusia adalah Mantan Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk sejak diangkat melalui RUPSLB pada tanggal 6 September 2018.Penugasan di BUMN diawali saat Silmy ditugaskan menjadi komisaris di PT. PAL (Persero) pada tahun 2011. Penugasan ini membawa misi Kementerian Pertahanan RI dalam memastikan program pembangunan kapal selamdan kapal perang di PT PAL (Persero) bisa terlaksana dengan baik beserta proses alih teknologinya berjalan dengan sukses.Silmy awalnya dikenal sebagai seorang profesional muda yang berkecimpung dalam bidang pertahanan dan industri pertahanan.Setelah berhasil menangani beberapa BUMN yang sedang bermasalah, kemudian ia dijuluki sebagai Direktur Utama spesialis BUMN sakit.Terakhir Silmy sukses dalam melakukan restrukturisasi dan transformasi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.&nbsp; Salah satu restrukturisasi yang dilakukan di Krakatau Steel adalah dalam hal restrukturisasi hutang.&nbsp; Proses restrukturisasi ini memakan waktu lebih dari 1 tahun dan selesai dengan baik ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian restrukturisasi hutang pada tanggal 12 Januari 2020 antara Krakatau Steel dengan 10 krediturnya.Penugasan lain yang tak kalah penting adalah ketika Silmy ditunjuk sebagai Direktur Utama PT. Pindad (Persero) pada tahun 2014, Ia berhasil mengangkat nama dan peran strategis industri pertahanan dalam negeri.Silmy juga pernah bertugas diberbagai institusi pemerintah seperti di Kementerian Pertahanan RI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).Di tahun 2008, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis (PAB) TNI, Silmy Karim ditunjuk menjadi Anggota Timnas PAB TNI.Tugas utama tim tersebut adalah melakukan pengalihan aktivitas bisnis yang dimiliki oleh TNI secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan amanat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. TNI tidak diperkenankan lagi berbisnis karena menurut UU TNI definisi TNI yang profesional salah satunya adalah tidak boleh berbisnis. Ini merupakan tugas yang tidak mudah karena Tim bentukan Presiden RI ini harus mengambil alih sumber pemasukan yang diperoleh TNI diluar dari Anggaran Pemerintah (APBN).Setelah sukses menjalankan tugas berat di Timnas PAB TNI, Silmy pada tahun 2009 diminta oleh Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan (Dephan) RI Sjafrie Sjamsoeddin untuk bergabung di Kementerian Pertahanan RI (Saat itu disebut Departemen Pertahanan RI).Di Kementerian Pertahanan RI, tugas yang diamanatkan ke Silmy pertama kali adalah sebagai Penasihat Menteri Pertahanan. Jabatan ini dimulai semenjak ia ditempatkan sebagai Anggota Tim Pakar Manajemen Pertahanan Kementerian Pertahanan RI hingga tahun 2014.Kemudian di bidang industri pertahanan, sejak 2010, Silmy masuk sebagai Anggota Tim Asistensi Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Ia pun ikut merancang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.Jabatan terakhirnya di KKIP adalah Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga. Atas jasanya dalam penugasan di Kementerian Pertahanan RI, Ia mendapatkan bintang jasa Dharma Pertahanan Republik Indonesia pada tahun 2014.Silmy sebelumnya juga pernah berkarier di perusahaan publik dengan menjadi Komisaris Independen PT Bentoel International Investama Tbk. (RMBA), dan PT Alfa Retailindo Tbk. (ARI). Karena reputasi profesionalisme yang dimilikinya membuat ia dipercaya oleh perusahaan global untuk duduk sebagai Komisaris Utama PT. MAN Diesel &amp; Turbo Indonesia, serta sebagai Komisaris PT. GE Power Solutions Indonesia.Selain itu, ia dikenal aktif dalam sejumlah organisasi kepemudaan dan sosial seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), serta Yayasan Paramadina.

Profil Silmy Karim dengan Jabatan Menterengnya Sebelum Ditunjuk Sebagai Dirjen Imigrasi

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi