JAKARTA, REQnews &ndash; Kisruh antara Indonesia dan Cina soal Laut Cina Selatan (LCS) atau yang kini bersalin nama menjadi Laut Natuna Utara (LNU) memang sudah mulai mereda.
Kemarin, Juru Bicara Menteri Luar Negeri Cina, Geng Shuang telah menegaskan bahwa Cina dan Indonesia telah berkomunikasi secara diplomatik terkait permasalahan ini. &ldquo;Cina dan Indonesia adalah mitra strategis yang komprehensif,&rdquo; katanya.
Namun, apa sebenarnya penyebab utama dari konflik ini? Akankah semua ketegangan ini bakal selesai di sini ataukah malah akan kembali merebak di masa depan?
Mengenai hal ini pakar komunikasi politik Novi Basuki mengatakan, pemerintah Indonesia perlu menyelesaikan dan menegaskan kedaulatannya atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna.
&ldquo;Soalnya sepanjang ZEE Indonesia di perairan Natuna belum tuntas, (maka) akan selalu ada konflik di sana,&rdquo; katanya kepada REQnews, Rabu 8 Januari 2020.
Basuki kemudian mengupas satu per satu alasan yang melatarbelakangi dua negara ini bersilang pendapat di wilayah tersebut.
Menurut dia, pengubahan nama sebagian ruang laut di utara Kepulauan Natuna menjadi LNU oleh Indonesia pada 14 Juli 2017 lalu menjadi salah satu hal yang diprotes keras oleh Cina.
Melalui nota diplomatik yang dilayangkan Kementerian Luar Negeri Cina kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing. Dalam D&Eacute;marche No 62/2017 yang dikeluarkan pada 25 Agustus 2019 itu, Cina menyampaikan tiga butir pernyataan sikapnya.&nbsp;
Pertama, pengubahan nama LCS secara sepihak oleh Indonesia, selain tidak ada gunanya sama sekali, juga berdampak tidak positif terhadap standardisasi penggunaan nama LCS di dunia internasional.
Kedua, Cina dan Indonesia punya klaim hak maritim yang tumpang tindih di LCS bagian barat laut. Pengubahan nama LCS secara sepihak oleh Indonesia di samping tidak akan mengubah fakta obyektif juga berdampak tidak positif terhadap stabilitas hubungan Cina-Indonesia dan LCS.
Ketiga, Cina menolak sekaligus tak mengakui nama LNU dan meminta Indonesia mencabut keputusan dimaksud, mendesak Indonesia lebih mementingkan stabilitas relasi kedua negara dan kawasan dengan tidak menyebarluaskan nama baru itu dan/atau tindakan unilateral lain yang dapat memperumit dan/atau memperbesar sengketa LCS, serta yang dapat memengaruhi stabilitas hubungan Cina-Indonesia dan kedamaian LCS.
Dari ketiga poin itu,kata Basuki, &nbsp;khusus menyangkut relasi bilateral, Cina memperingatkan Indonesia dua hal yaitu walau wilayahnya berganti nama, Cina tetap punya "hak maritim" yang tumpang tindih dengan Indonesia.
&ldquo;Selain itu, jika Indonesia bersikukuh mempertahankan nama LNU, stabilitas hubungan Indonesia-Cina menjadi taruhannya,&rdquo; ujarnya.
Bagaimana Indonesia bersikap agar tak terulang?
Untuk mengantisipasi agar kejadian serupa tak terjadi di masa mendatang, maka Basuki memberikan sejumlah tawaran solusi yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
Pertama, Indonesia tak harus terus menyatakan tak punya masalah kedaulatan di LCS.
&ldquo;Indonesia harus mempertegas (berani) tak punya masalah tumpang tindih hak berdaulat di zona maritim mana pun di LCS dengan Cina,&rdquo; katanya.
Basuki beralasan karena Cina kelihatan tak punya pendirian yang jelas soal status LCS. sebelumnya pada 12 November 2015 silam, Cina telah menyatakan secara terbuka mengakui kedaulatan Kepulauan Natuna sepenuhnya berada pada Indonesia.
Tapi hal itu ternyata cuma bertahan sesaat. Buktinya sejak 18 Juni 2016, Cina selalu menyatakan punya "hak maritim" seluas (merujuk editorialHuanqiu Shibao, koran milik Partai Komunis Cina, edisi 24 Juni 2016) lebih kurang 50.000 kilometer persegi" yang bertampalan dengan Indonesia di perairan Natuna. Cina selalu berpegang teguh pada sembilan garis putus-putus (nine dash line) yang juga diklaimnya secara sepihak pula tanpa kejelasan yang pasti.
&ldquo;Cina hingga kini tidak rinci menjelaskan apa dan bagaimana metode pengukuran "hak maritim" itu. Namun, kemungkinan besar mereka merujuk kepada "hak berdaulat" yang diamanatkan hukum laut internasional (UNCLOS), yaitu hak memanfaatkan dan mengelola sumber daya di zona maritim tertentu yang luasnya diukur dari garis pangkal pulau terluar negara pantai. Zona maritim tempat berlakunya "hak berdaulat" ini meliputi zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen,&rdquo; ujarnya.
Ringkasnya, kata Basuki, menurut logika Cina, kedaulatan Kepulauan Natuna benar punya Indonesia, tapi Cina juga berhak menikmati kekayaan alam di dalam zona maritimnya.
&ldquo;Cina tampaknya memanfaatkan terminologi "kedaulatan" dan "hak berdaulat" yang dibedakan UNCLOS sebagai celah melegitimasi klaimnya di perairan Natuna,&rdquo; katanya.
Namun, dari perspektif hukum, posisi Indonesia lebih kuat dibandingkan Cina. Pasalnya, klaim "hak maritim" Cina di LNU didasarkan &nbsp;pada sembilan garis putus-putus yang sudah divonis ilegal oleh Mahkamah Arbitrase Internasional (PCA). Sementara Indonesia bersandar pada UNCLOS.
Kedua, agar pengesahan tersebut kian kuat, maka Indonesia perlu bernegosiasi dengan Vietnam dan Malaysia yang zona maritimnya memang diakui tumpang tindih dengan LNU.
Selain Vietnam dan Malaysia, ada sejumlah negara dan wilayah yang berbatasan dengan LCS yaitu Cina (termasuk Makau dan Hong Kong), Taiwan, Filipina, Brunei Darussalam, Indonesia dan Singapura.
Perundingan penetapan batas (delimitasi) zona maritim LNU dengan Vietnam dan Malaysia, kata Basuki, harus segera dituntaskan. Delimitasi sudah dilakukan dengan Malaysia pada 1969, menyusul dengan Vietnam pada 2003. Sampai sekarang yang berhasil ditetapkan hanya landas kontinennya, bukan kolom air yang ada di atasnya, yang kini dinamai LNU itu.
&ldquo;(Karena) Sepanjang belum mencapai sepakat, kepemilikan Indonesia terhadap LNU masih bisa diperdebatkan siapa pun,&rdquo; ujarnya.
Ketiga, Indonesia perlu mengalkulasi untung-rugi ekonomi "peringatan" Cina. Penelitian Fang Wang (2015) menyimpulkan, pemerintahan Presiden Aquino III yang membawa masalah LCS ke PCA menyebabkan Cina berang lantas memberlakukan pengetatan impor dari Filipina sebagai ganjarannya.
Begitulah, peran pemerintah amat besar dalam perekonomian Cina. Menurut studi Andreas Fuchs dan Nils-Hendrik Klann (2010), mereka menjadikan arus perdagangan sebagai salah satu perkakas sanksi dalam hubungan luar negerinya. Dalam risetnya, dua ekonom Universitas Heidelberg dan Universitas Goettingen itu menemukan, dari data perdagangan 159 mitra dagang Cina yang diukur sejak 1991 sampai 2008, negara luar yang bikin masygul Pemerintah Cina, setelahnya akan mengalami pemerosotan ekspor ke China 8,1 persen-16,9 persen.
&ldquo;Kita tentu tak ingin defisit belasan miliar dollar AS yang diderita Indonesia saban tahun perniagaannya dengan Cina semakin membengkak lantaran Beijing menyulap keperkasaan ekonominya sebagai tongkat untuk menggebuk Indonesia,&rdquo; katanya. (Binsasi)
&nbsp;

Ini yang Harus Dilakukan Indonesia untuk Lepas dari Konflik Laut Cina Selatan di Masa Depan

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi