Terbongkar! Ini Jawaban Misteri Kode P19, P21 dan Kode Perkara Pidana di Indonesia

JAKARTA, REQnews - Pernah gak sih kalian mendengar istilah P19 dan P21 disebut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau penyidik (polisi) dalam suatu perkara pidana?

Pastinya bagi mahasiswa Fakultas Hukum tentu tak asing lagi. Namun bagaimana dengan masyarakat umum? Nah kali ini REQnews ingin mengulas sejumlah kode-kode perkara yang wajib kalian ketahui. 

Banyak contoh kode-kode perkara yang kerap kalian dengar di sejumlah media. Semisal seperti ini:

1. Berkas perkara kasus video asusila dari penyanyi Gisella Anastasia alias Gisel dan Michael Yukinobu De Fretes (MYD) atau Nobu masuk P19 sehingga sidang atas kasus keduanya ditunda.

2. Berkas perkara tersangka Kenny Kusuma, Direktur Utama dan Pemilik PT Jayatama Kencana Motor, sudah P21 minggu ini. 

3. Kasus Dugaan Penganiayaan P21, Nikita Mirzani Segera Diserahkan ke Kejaksaan

Tapi tahukah kalian apa arti dari istilah kode-kode tersebut?

Kode-kode tersebut tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Kode-kode tersebut adalah kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana.

Simak yah penjelasannya berikut ini:

P-19 Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi

Berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) sebagai landasan hukum beracara dalam perkara pidana, hubungan antara penuntut umum dengan penyidik terjadi dalam hal adanya bolak balik berkas perkara (P.19) .

1. Agar Jaksa Penuntut Umum memberi petunjuk kepada penyidik dengan jelas kepada pembuktian unsur-unsur pidana yang disangkakan, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir atau perbedaan persepsi antara Jaksa dengan penyidik untuk menghindari bolak balik berkas perkara.

2. Setiap meteri petunjuk P-19 agar didahulukan dengan narasi yang jelas dan dapat dimengerti oleh penyidik berkenaan dengan kelengkapan berkas perkara meliputi syarat formil dan meteril.

3. Pembuatan P-19 hanya 1 (satu) kali, apabila penyidik belum melengkapi petunjuk P-19 dan berkas perkara dikembalikan kepada jaksa penuntut umum, maka Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara dengan surat biasa, dengan menegaskan bahwa bagian mana dari petunjuk P-19 tersebut yang belum dipenuhi.

P-21 Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap

P-21 merupakan kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana sebagai pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Artinya, perkara dinyatakan siap untuk dilimpahkan ke Kejaksaan. 

Selain kode diatas, berikut kode-kode perkara tindak pidana lainnya

1. P-1 Penerimaan Laporan (Tetap)
2. P-2 Surat Perintah Penyelidikan
3. P-3 Rencana Penyelidikan
4. P-4 Permintaan Keterangan
5. P-5 Laporan Hasil Penyelidikan
6. P-6 Laporan Terjadinya Tindak Pidana
7. P-7 Matrik Perkara Tindak Pidana
8. P-8 Surat Perintah Penyidikan
9. P-8A Rencana Jadwal Kegiatan Penyidikan
10. P-9 Surat Panggilan Saksi / Tersangka
11. P-10 Bantuan Keterangan Ahli
12. P-11 Bantuan Pemanggilan Saksi / Ahli
13. P-12 Laporan Pengembangan Penyidikan
14. P-13 Usul Penghentian Penyidikan / Penuntutan
15. P-14 Surat Perintah Penghentian Penyidikan
16. P-15 Surat Perintah Penyerahan Berkas Perkara
17. P-16 Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana
18. P-16A Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana
19. P-17 Permintaan Perkembangan Hasil Pennyidikan
20. P-18 Hasil Penyidikan Belum Lengkap
21. P-19 Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi
22. P-20 Pemberitahuan bahwa Waktu Penyidikan Telah Habis
23. P-21 Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap
24. P-21A Pemberitahuan Susulan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap
25. P-22 Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti
26. P-23 Surat Susulan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti
27. P-24 Berita Acara Pendapat
28. P-25 Surat Perintah Melengkapi Berkas Perkara
29. P-26 Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan
30. P-27 Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penuntutan
31. P-28 Riwayat Perkara
32. P-29 Surat Dakwaan
33. P-30 Catatan Penuntut Umum
34. P-31 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (APB)
35. P-32 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Singkat (APS) untuk Mengadili
36. P-33 Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara APB / APS
37. P-34 Tanda Terima Barang Bukti
38. P-35 Laporan Pelimpahan Perkara Pengamanan Persidangan
39. P-36 Permintaan Bantuan Pengawalan / Pengamanan Persidangan
40. P-37 Surat Panggilan Saksi Ahli / Terdakwa / Terpidana
41. P-38 Bantuan Panggilan Saksi / Tersngka / terdakwa
42. P-39 Laporan Hasil Persidangan
43. P-40 Perlawanan Jaksa Penuntut Umum terhadap Penetapan Ketua PN / Penetapan Hakim
44. P-41 Rencana Tuntutan Pidana
45. P-42 Surat Tuntutan
46. P-43 Laporan Tuntuan Pidana
47. P-44 Laporan Jaksa Penuntut Umum Segera setelah Putusan
48. P-45 Laporan Putusan Pengadilan
49. P-46 Memori Banding
50. P-47 Memori Kasasi
51. P-48 Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan
52. P-49 Surat Ketetapan Gugurnya / Hapusnya Wewenang Mengeksekusi
53. P-50 Usul Permohanan Kasasi Demi Kepentingan Hukum
54. P-51 Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat
55. P-52 Pemberitahuan Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat
56. P-53 Kartu Perkara Tindak Pidana

Semoga bermanfaat ya informasi ini!