&nbsp;
JAKARTA, REQnews &ndash; Beredar Surat Terbuka dari Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (<a href="https://www.reqnews.com/tag/PDUI">PDUI</a>) untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat tersebut berisi keluhan atas kian langka dan mahal Alat Pelindung Diri (APD) bagi para tenaga medis di tengah pandemi corona (covid-19). Salah satu penyebanya karena ada penimbunan APD.
<img src="https://photo.reqnews.com/editor/f396c139e5fb294238e6367433bfde54.jpeg" border="0" />
<img src="https://photo.reqnews.com/editor/3eab6739dae76d7cc8706fa1ffbbda65.jpeg" border="0" />
<img src="https://photo.reqnews.com/editor/33e2b9b2ec0502e71edbe555b33db6aa.jpeg" border="0" />
Pakar Hukum Pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia Prof Dr Suparji Ahmad pun memberikan tanggapan. Ia mengatakan, pemerintah dan instansi terkait harus segera melakukan identifikasi secara komprehensif atas fenomena ini. &ldquo;Mengapa terjadi kelangkaan dan harganya melonjak tinggi,&rdquo; ujarnya kepada REQnews, Senin 13 April 2020.
Bila ditemukan ada kegiatan penimbunan APD, maka para pelaku harus diberikan sanksi. Kata Supardji, mereka dianggap melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Sanksinya ada pada pasal 109 dan 110, dengan penjara maksimal 5 tahun. Berikut bunyi kedua pasal tersebut :
&ldquo;Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang tidak didaftarkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),&rdquo;.
&ldquo;Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),&rdquo;.
Suparji juga menyarankan agar pemerintah harus bekerja cepat dan tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Caranya dengan mengumpulkan stake holder yang terkait, terutama BUMN dan pengusaha sektor tersebut.
&ldquo;perlu diberikan insentif utk produsen sektor tersebut agar mereka bisa memproduksi APD tersebut untuk mencegah kelangkaan dan meroketnya harga,&rdquo; katanya. (Binsasi)

Hati-hati! Penimbun APD Bisa Dipenjara 5 Tahun

Komentar

Berita Terkait

Berita Rekomendasi